PADANG – Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengambil langkah sigap dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut pada akhir tahun 2025. Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Monitoring dan Kunjungan Lapangan terkait penggunaan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (20/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menekankan bahwa fokus utama pemerintah tidak sekadar tertuju pada pelaporan administratif penggunaan anggaran. Lebih dari itu, pemerintah memprioritaskan pemantauan langsung terhadap progres fisik pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak.
“Agenda ini untuk memastikan realisasi fisik di lapangan berjalan sesuai rencana. Kita ingin memastikan dana yang ada benar-benar tersalurkan untuk mempercepat pemulihan masyarakat melalui hunian yang layak dan aman,” ujar Fadly.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Upaya Pemko Padang dalam mengawal dana pascabencana ini mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan.
Kehadiran perwakilan Kemendagri ini menunjukkan adanya sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan penggunaan anggaran, guna meminimalisir kendala teknis serta memastikan transparansi dalam setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang.
