Sering kali kita melihat tumpukan batu di dalam keranjang kawat atau yang dikenal sebagai bronjong terpasang di lereng-lereng tebing atau pinggiran sungai. Bagi orang awam, bronjong mungkin tampak seperti pekerjaan sederhana, sekadar memasukkan batu ke dalam wadah kawat.
Namun, di mata seorang teknisi, bronjong adalah komponen krusial yang menahan beban tanah sekaligus pengendali erosi. Kesalahan kecil dalam pemilihan material atau metode pemasangan di sini, bisa berakibat fatal bagi keselamatan infrastruktur dan nyawa manusia.
Spesifikasi teknis telah menetapkan standar yang jelas, batu harus keras, padat, berukuran 15–30 cm, dan harus disusun rapi satu per satu. Bukan dituangkan. Ada alasan ilmiah di balik aturan tersebut yaitu, kepadatan dan sistem interlocking agar struktur tetap stabil menahan tekanan lateral.
Namun, yang menjadi keprihatinan kita adalah praktik “jalan pintas” yang kerap dilakukan oleh oknum kontraktor nakal. Demi mengejar keuntungan semu atau mempercepat durasi kerja, spesifikasi sering kali dinegosiasikan secara tidak sehat. Batu yang digunakan sering kali jauh di bawah ukuran standar, kotor, atau bahkan hanya “asal isi” tanpa memperhatikan rongga kosong di dalamnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perlu ditegaskan, bahwa profesionalisme dalam dunia konstruksi bukan sekadar tentang seberapa cepat proyek selesai. Profesionalisme adalah tentang kepatuhan terhadap spek yang telah disepakati dalam RAB.
Jika rekanan tetap membandel dan mengabaikan standar keselamatan, maka tidak ada ruang toleransi. Sanksi mulai dari Show Cause Meeting (SCM), perintah pembongkaran paksa, hingga pemutusan kontrak dan pencantuman dalam daftar hitam (blacklist) harus ditegakkan tanpa kompromi. Tidak boleh ada tempat bagi kontraktor yang mengorbankan kualitas demi margin keuntungan, sementara di saat bersamaan, mereka mempertaruhkan keselamatan publik.
Sudah saatnya pemilik proyek dan konsultan pengawas bertindak lebih tegas. Pengawasan tidak boleh hanya di atas kertas. Kita menuntut transparansi dan disiplin tinggi di lapangan. Ingat, struktur yang dibangun hari ini adalah warisan keamanan bagi masyarakat di masa depan. Jangan biarkan infrastruktur penahan tebing yang seharusnya menjadi pelindung, justru berubah menjadi ancaman karena kelalaian dan ketidakprofesionalan saat pembangunannya.
Tanggung Jawab Mutlak Pengawasan Pemerintah
Penting untuk dipahami bahwa di balik setiap struktur yang gagal, terdapat sistem pengawasan yang mungkin sedang “tertidur”. Instansi pemerintah, selaku pemilik proyek, memegang tanggung jawab tertinggi. Pengawasan tidak boleh hanya sekadar formalitas administratif di akhir proyek.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Konsultan Pengawas harus hadir sebagai garda terdepan di lapangan. Mereka memiliki wewenang penuh untuk menghentikan pekerjaan seketika jika ditemukan material yang tidak sesuai spesifikasi atau metode kerja yang menyimpang. Jika pengawas membiarkan kontraktor “asal jadi”, maka secara moral dan hukum, instansi tersebut turut bertanggung jawab atas kegagalan struktur yang akan terjadi di masa depan.
Perlunya transparansi pengawasan pun menjadi harga mati. Masyarakat berhak mengetahui kualitas infrastruktur yang dibangun dari uang pajak mereka. Oleh karena itu, sudah sepatutnya instansi pemerintah membuka kanal pengaduan dan melakukan inspeksi mendadak (sidak) yang tidak terjadwal. Jangan sampai pengawasan hanya dilakukan saat kontraktor telah selesai bekerja, karena pada saat itu, kesalahan teknis seperti batu yang tidak rapat atau ketiadaan kawat pengikat yang benar sudah tertutup oleh anyaman kawat dan mustahil untuk diperiksa kembali.
Ketegasan pemerintah bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan sebanding dengan kualitas, durabilitas, dan keamanan struktur yang dihasilkan. Integritas instansi pemerintah dalam menegakkan aturan di lapangan adalah filter terakhir sebelum sebuah proyek menjadi ancaman bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya.
Padang, 24 Juli 2026
Oleh: Redaksi
