Di jantung sebuah negara yang berdemokrasi, hubungan antara pemerintah dan pers sering kali diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Keduanya memiliki mandat yang sama mulianya, menjaga agar tanah air ini tetap tegak, adil, dan sejahtera. Namun, dalam perjalanan menuju tujuan yang mulia itu, tidak jarang muncul gesekan yang berhulu pada perbedaan cara pandang.
Pernyataan yang sempat mencuat baru-baru ini yang melabeli jurnalis sebagai “Londo Ireng” tentu menjadi sebuah perenungan bagi kita semua. Istilah yang sarat dengan beban sejarah masa lalu tersebut, jika dipandang dengan kejernihan hati, sebenarnya adalah sebuah cermin besar bagi kita untuk melihat kembali bagaimana kita menempatkan posisi dalam barisan pengabdian.
Bagi jurnalis, profesi ini bukanlah sekadar tentang mencari berita, melainkan tentang menjaga kejujuran. Ketika sebuah kritik dilayangkan kepada kebijakan pemerintah, ia tidak lahir dari kebencian, apalagi dari keinginan untuk berkhianat. Sebaliknya, ia adalah wujud dari rasa cinta yang paling dalam. Layaknya seorang sahabat yang berani mengatakan kebenaran meski terasa pahit, jurnalis menjalankan tugasnya agar kekeliruan dalam tata kelola tidak semakin dalam, dan agar setiap program benar-benar menyentuh hajat hidup rakyat banyak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Demokrasi membutuhkan ruang napas yang lega. Ruang di mana pemerintah dapat leluasa bekerja dengan dukungan data yang sahih, dan pers dapat leluasa mengawasi dengan nurani yang merdeka. Memberikan label-label yang merendahkan, apalagi yang berkonotasi pada pengkhianatan, hanya akan menciptakan sekat-sekat yang menghalangi dialog. Padahal, bangsa ini membutuhkan lebih banyak jembatan komunikasi daripada dinding pemisah.
Mari kita sejenak menarik napas panjang. Mari kita ingat kembali bahwa di balik setiap artikel yang kritis dan setiap pidato yang tegas, ada napas yang sama, napas mencintai Indonesia. Pemerintah yang ingin melihat bangsanya maju dan pers yang ingin melihat bangsanya jujur adalah dua entitas yang sebenarnya berada dalam satu perahu yang sama.
Mengakui bahwa setiap pihak memiliki peran yang berbeda adalah langkah awal menuju keeleganan berpolitik dan bernegara. Pers adalah mitra kritis yang membantu pemerintah melihat apa yang mungkin luput dari pandangan. Pemerintah, di sisi lain, adalah nahkoda yang mendengarkan agar arah kapal tetap pada jalurnya.
Dalam suasana tenang ini, mungkin yang kita perlukan bukanlah saling melabeli, melainkan saling mendengar dengan hati yang terbuka. Sebab, pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling lantang mengeluarkan sebutan, melainkan siapa yang paling bijak dalam merajut persatuan dan menjaga nalar kritis demi keberlangsungan masa depan bersama.
Mari kita terus merawat Indonesia dengan cara-cara yang teduh, saling menghormati, dan penuh dengan kedewasaan. Karena mencintai bangsa ini tidak harus selalu seirama, namun harus selalu bermuara pada kepentingan yang sama, kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.
Pada akhirnya, mari kita sadari bahwa setiap peran yang kita jalani hanyalah cara yang berbeda untuk menunaikan janji kepada ibu pertiwi. Pemerintah memegang amanah untuk memimpin dan mengeksekusi kebijakan demi kemakmuran rakyat, sementara pers memegang amanah untuk menjaga akuntabilitas agar janji-janji tersebut tetap terjaga martabatnya.
Kita tidak sedang berada di pihak yang berseberangan, melainkan sedang menatap tujuan yang satu: Indonesia yang lebih berdaya dan bermartabat. Ketika pemerintah bersedia membuka pintu bagi kritik sebagai bentuk masukan, dan ketika pers senantiasa menjaga integritasnya dengan objektivitas yang santun, maka di situlah letak kekuatan sejati sebuah bangsa.
Mari kita lepaskan prasangka dan merajut kembali kepercayaan. Sebab, di balik setiap meja kekuasaan dan meja redaksi, ada tujuan yang sama yakni memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat, dan setiap suara memiliki ruang untuk didengarkan. Kita adalah satu bangsa yang sedang tumbuh, biarkanlah kedewasaan dalam bersikap menjadi warisan terbaik yang kita tinggalkan untuk masa depan negeri ini.
Padang, 27 Juli 2026
Oleh: Andarizal, Ketua Umum KJI
